DISKRIMSUS POLDA ACEH Diminta untuk Melakukan Penyelidikan terhadap Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.
TERINDIKASI KORUPSI BERJAMAAH ..
DAK FISIK 52 MILIYAR HARUS DI AWASI DENGAN TELITI.
Arsip Kategori: informasi Korupsi
Berikut Daftar Kekayaan Hatta Kepala Daerah Provinsi Aceh
Mayoritas dari mereka memiliki sumber kekayaan yang berasal dari tanah dan bangunan, kendaraan, serta simpanan adalam bentuk kas atau deposito.
DIDUGA KUAT MEKANISME PELAKSANAAN PROYEK DAK FISIK Tipe 1 TA 2024 di Aceh Utara PelaksanaanNya Cacat Hukum
TIM PELAKSANA KEGIATAN Swakelola tersebut diduga kuat a Korupsi Nepotisme yaitu Pelaksanaan Kegiatan yang dimana Pengerjaan dilakukan atau Dikerjakan oleh hanya sebagian kecil dikerjakan pihak lingkungan sekolah dan dan pelaksanaan Yang anggarannya menelan Anggaran
SEJUMLAH PEMBANGUNAN SMA NEGERI 1 KUTAMAKMUR KUAT DUGAAN Anggota DEWAN BERSAMA REKANAN SENGAJA MELAKUKAN PERBUATAN CURANG MENGABAIKAN Juknis dan Ketentuan Yang Berlaku
Dapat Kami sampaikan Anggota Legislator DPRA Saiful Bahri alias (Pon Yaya) dari Partai Aceh adalah Orang bertanggungjawab dalam Pembangunan Ruang Bimbingan konseling SMAN 1
Kutamakmur beserta Perabotnya pengadaan SKPA Dinas Pendidikan dengan Anggaran sebesar. Rp.334.534.000 Tambahan (KUA PPAS)
Pengguna Anggaran Adalah Dinas Pendidikan Provinsi Aceh bersama rekanan Patut diduga terindikasi korupsi secara bersama sama dengan Penerima Manfaat Dinilai Kinerja nya tidak Optimal
Bahkan proyek yang Tersebut seperti terkesan sengaja di Abaikan Pengguna Anggran Ketua PPK bersama Anggota Dan tidak luput Konsultan Perencanaan dan Konsultan Pengawasan dan Apakah Penerimaan Manfaat Kepsek telah Melakukan Serah terima, membiarkan Perbuatan Curang juga ada konsekuensinya.
Pecat Pejabat Sewenang-Wenang Pelaku Pungli “Darurat Pungli: Stop Intimidasi Pelapor”
Di sisi lain, pencegahan dan penanganan yang efektif terkait pungli di sekolah perlu semakin menjadi prioritas Kemendikbudristek, pemerintah daerah, dan bahkan penegak hukum. Pungli dan beragam persoalan dalam PPDB adalah persoalan berulang yang diyakini akan berulang sepanjang kursi sekolah negeri masih tidak mencukupi peserta didik baru, sekolah swasta tidak bebas biaya, dan belum meratanya mutu atau kualitas sekolah.
Sehingga, penanganan praktik curang tidak cukup. Perlu ada
Bolehkah Sekolah Mewajibkan Siswa Membelinya?Larangan Pihak Sekolah Menjual Seragam atau Bahan Seragam
Sementara, dewan pendidikan dan/atau komite sekolah/madrasah yang melakukan penjualan seragam atau bahan seragam dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya.[2]
ADA APA DENGAN PEMBERHENTIAN SEKDA KOTA SUBULUSSALAM OLEH WALIKOTA DIUJUNG MASA JABATAN MENJELANG PILKADA 2023
*Report By Chandra Korespondensi Bidpenmas Polda Aceh, 2/8/23**WALIKOTA SUBUSSALAM TELAH LAMA BERENCANA MEMBERHENTIKAN SEKDA SUBULUSSALAM DAN OLEH WALIKOTA DIUJUNG MASA JABATAN MENJELANG PILKADA 2023* JAKARTA | Catur Prasetya News – Aparatur Sipil Negara atau disingkat (ASN) Dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 214 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telahLanjutkanLanjutkan membaca “ADA APA DENGAN PEMBERHENTIAN SEKDA KOTA SUBULUSSALAM OLEH WALIKOTA DIUJUNG MASA JABATAN MENJELANG PILKADA 2023”
PJ WALIKOTA LHOKSEUMAWE PAPARKAN INFO KEMAJUAN KINERJA SEKALIGUS MEMPERKUAT SILATURAHMI UNTUK KESIKIAN KALI BERTATAP MUKA DENGAN INSAN JURNALIS NASIONAL DAN LOKAL
LHOKSEUMAWE | Catur Prasetya News – Pejabat Walikota Lhokseumawe Lhokseumawe, Dr. Drs. Imran, M.Si, MA.Cd yang didampingi oleh dr. Said Alam Zulfikar Asisten Administrasi Umum Setdako Lhokseumawe, untuk ke tiga kalinya mengundang insan pers untuk menyampaikan pencapaian yg Telah Dikerjakan dan beberapa informasi tentang Penertiban yang dilaksanakan salah satu nya Penertiban Kendaraan Transportasi Roda 4 milik Pemko, serta Turut pula memaparkan perencanaan kebijakan terus dilakukan, acara yang digelar lantai tiga tepatnya di Aula Pemko Kota Lhokseumawe, sekiranya pukul 13.00 WIB,Selasa,(18/10/2022).
PJ WALIKOTA LHOKSEUMAWE PAPARKAN INFO KEMAJUAN KINERJA SEKALIGUS MEMPERKUAT SILATURAHMI UNTUK KESIKIAN KALI BERTATAP MUKA DENGAN INSAN JURNALIS NASIONAL DAN LOKAL
LHOKSEUMAWE | Catur Prasetya News – Pejabat Walikota Lhokseumawe Lhokseumawe, Dr. Drs. Imran, M.Si, MA.Cd yang didampingi oleh dr. Said Alam Zulfikar Asisten Administrasi Umum Setdako Lhokseumawe, untuk ke tiga kalinya mengundang insan pers untuk menyampaikan pencapaian yg Telah Dikerjakan dan beberapa informasi tentang Penertiban yang dilaksanakan salah satu nya Penertiban Kendaraan Transportasi Roda 4 milik Pemko, serta Turut pula memaparkan perencanaan kebijakan terus dilakukan, acara yang digelar lantai tiga tepatnya di Aula Pemko Kota Lhokseumawe, sekiranya pukul 13.00 WIB,Selasa,(18/10/2022).
BUMG Gampong Cot Keumeuneng Aceh Utara Dipertanyakan Prioritas Penggunaan Dana Desa 2021.
Gampong Cot Keumeuneng Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara, Gampong Tersebut Terlihat sedikit Berlebihan dengan Membangun Konstruksi Meski Untuk Kepentingan BUMG Gampong, Gampong Cot Keumeuneng TPK bersama Pengurus BUMG membangun Kios Milik BUMG Gampong Cot Keumeuneng, Sebuah Fakta Yang
Tersangka Kasus Korupsi Pengadaan Bebek di Agara Oleh Polda Aceh Ditahan
Banda Aceh – Catur Prasetya News Kepolisian Daerah (Polda) Aceh melalui Ditreskrimsus menahan satu orang tersangka terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan wewenang pada pengadaan bebek di SKPD Dinas Pertanian Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2019, Selasa (2/11/2021).
Sejumlah Proyek Pembangunan DISDIK LHOKSEUMAWE DIKLAIM MILIK PARA PEJABAT FORUMKOMPIMDA
Lhokseumawe- Catur Prasetya News sejumlah Proyek Pembangunan didinas Pendidikan kota Lhokseumawe, Senin 4/10 Kadis DIK Lhokseumawe Ibrahim M.Pd mengatakan Bahwa sejumlah Proyek Pembangunan DISDIK adalah sebagian besar Milik Tititpan Seseorang (3/10).
Breaking News Catur Prasetya News 