Diduga Ada Permainan Sebelah Mata Terkait Pengadaan Barang Dan Jasa Proyek di DAK Swakelola Tipe 1 DISDIKBUD Kab Aceh  Utara

DISKRIMSUS POLDA ACEH Diminta untuk Melakukan Penyelidikan terhadap Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.
TERINDIKASI KORUPSI BERJAMAAH ..
DAK FISIK 52 MILIYAR HARUS DI AWASI DENGAN TELITI.

Pemkab ACEH UTARA Siapkan Rencana Strategis Perkebunan Dan PeternakanAceh Utara

Kadis Perkebunan Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disbunnak Keswan) Aceh Utara, Ir Lilis Indriansyah MP mengungkapkan bahwa Disbunnak Keswan Pemkab Aceh Utara telah banyak melakukan langkah untuk kesejahteraan masyarakat pekebun dan peternak melalui strategi pemberdayaan pada sektor hulu dan memperkuat sektor hilir guna menciptakan nilai tambah dan daya saing usaha.

Berikut Daftar Kekayaan Hatta Kepala Daerah Provinsi Aceh

Mayoritas dari mereka memiliki sumber kekayaan yang berasal dari tanah dan bangunan, kendaraan, serta simpanan adalam bentuk kas atau deposito.

DIDUGA KUAT MEKANISME PELAKSANAAN PROYEK DAK FISIK Tipe 1 TA 2024 di Aceh Utara PelaksanaanNya Cacat Hukum

TIM PELAKSANA KEGIATAN Swakelola tersebut diduga kuat a Korupsi Nepotisme yaitu Pelaksanaan Kegiatan yang dimana Pengerjaan dilakukan atau Dikerjakan oleh hanya sebagian kecil dikerjakan pihak lingkungan sekolah dan dan pelaksanaan Yang anggarannya menelan Anggaran

25 SD sudah Cair sementara  hanya 7 Sekolah dari 10 SMP Proyek Perkembangan Revitalisasi Sekolah Disenyalir 3 SEKOLAH SMP Digelapkan

SMP Negeri 2 BANDA BARO Pembangunan Ruang UKS Beserta Perabot Rp 1,8 Miliyar, SMP Negeri 4 Tanah Luas pembangunan ruang laboratorium besar Rp 2,4 Miliyar dan SMP Negeri 1 Syamtalira Aron pembangunan ruang laboratorium  besar Rp 2,5 Miliyar.

Inspektur Jenderal Pol Mohammad Iqbal Beri Perintah Tegas, Seluruh Jajaran Diminta Lakukan Pengecekan di Rumah Warga

“Saya sudah minta sama Kapolresta dan Kapolres jajaran untuk meningkatkan patroli. Khususnya bhabinkamtibmas dan Polisi RW untuk mencegah terjadinya gangguan kamtibmas,” ujarnya, seperti dikutip dari laman Humas Polri, Jumat (7/6/2024).

SEJUMLAH PEMBANGUNAN SMA NEGERI 1 KUTAMAKMUR KUAT DUGAAN Anggota DEWAN BERSAMA REKANAN SENGAJA MELAKUKAN PERBUATAN CURANG MENGABAIKAN Juknis dan Ketentuan Yang Berlaku

Dapat Kami sampaikan Anggota Legislator DPRA Saiful Bahri alias (Pon Yaya) dari Partai Aceh adalah Orang bertanggungjawab dalam Pembangunan Ruang Bimbingan konseling SMAN 1
Kutamakmur beserta Perabotnya pengadaan SKPA Dinas Pendidikan dengan Anggaran sebesar. Rp.334.534.000 Tambahan (KUA PPAS)

Pengguna Anggaran Adalah Dinas Pendidikan Provinsi Aceh bersama rekanan Patut diduga terindikasi korupsi secara bersama sama dengan Penerima Manfaat Dinilai Kinerja nya tidak Optimal

Bahkan proyek yang Tersebut seperti terkesan sengaja di Abaikan Pengguna Anggran Ketua PPK bersama Anggota Dan tidak luput Konsultan Perencanaan dan Konsultan Pengawasan  dan Apakah Penerimaan Manfaat Kepsek telah Melakukan Serah terima, membiarkan Perbuatan Curang juga ada konsekuensinya.

Pecat Pejabat Sewenang-Wenang Pelaku Pungli “Darurat Pungli: Stop Intimidasi Pelapor”

Di sisi lain, pencegahan dan penanganan yang efektif terkait pungli di sekolah perlu semakin menjadi prioritas Kemendikbudristek, pemerintah daerah, dan bahkan penegak hukum. Pungli dan beragam persoalan dalam PPDB adalah persoalan berulang yang diyakini akan berulang sepanjang kursi sekolah negeri masih tidak mencukupi peserta didik baru, sekolah swasta tidak bebas biaya, dan belum meratanya mutu atau kualitas sekolah.

Sehingga, penanganan praktik curang tidak cukup. Perlu ada

Bolehkah Sekolah Mewajibkan Siswa Membelinya?Larangan Pihak Sekolah Menjual Seragam atau Bahan Seragam

Sementara, dewan pendidikan dan/atau komite sekolah/madrasah yang melakukan penjualan seragam atau bahan seragam dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya.[2]

Kasatpol PP Lhokseumawe Beri Klarifikasi “Oknum Satpol PP Rusak Kantor,”

Kami yakin bahwa pembinaan di Balai Rehabilitasi Moral dan Akhlak akan membantu anggota yang absen untuk kembali bekerja dengan penuh tanggung jawab dan kesadaran,” ujar Heri.

Heri berharap dengan klarifikasi ini, situasi dapat lebih dipahami dan langkah-langkah penegakan disiplin di lingkungan Satpol PP dapat terus ditingkatkan.

“Kami mohon maaf atas insiden ini dan kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja dan profesionalisme Satpol PP Lhokseumawe,” tutup Heri.

Editor Chandra
Lhokseumawe, (05/04/24)

KABARESKRIM “POLISI HARUS ADAPTIF AGAR BISA PREDIKSI KEJAHATAN DI ERA AI”

Di era enable future crimes, Pemerintah harus berada di garis terdepan terkait kebijakan yang mengatur untuk memperkuat strategi ketahanan siber secara komprehensif. Bukan hanya tentang mengamankan infrastukturnya semata, tapi juga memperkuat ketahanan masyarakat terhadap manipulasi informasi, penipuan dan pencurian data. Juga membuat kerangka regulasi yang adaptif,” terang Wahyu..

Editor Guslian Ade Chandra
5 April 2023

*AKIBAT TIDAK TRANSPARAN Proyek 12 Miliyar Pembangunan Jembatan Pirak Timur di Aceh utara DIDUGA KUAT REKANAN PERUSAHAAN TIDAK MEMILIKI MODAL TERKESAN PEMBANGUNAN DIKERJAKAN PROYEK SILUMAN”

Report by Chandra Korespondensi Bidpenmas Polda Aceh (6/9/23) Lhoksukon| Catur Prasetya News – Proyek Infrastruktur Jembatan Penghubung Gampong Asan Krueng Kreh dengan Gampong Asan LB dikecamatan Pirak Timu Kab Aceh Utara yang dibawah proyek pembangunan jembatan dibawah SKPA Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pemkab Aceh Utara Nusa diduga dikerjakan asal jadi. Pasalnya, proyek tersebutLanjutkanLanjutkan membaca “*AKIBAT TIDAK TRANSPARAN Proyek 12 Miliyar Pembangunan Jembatan Pirak Timur di Aceh utara DIDUGA KUAT REKANAN PERUSAHAAN TIDAK MEMILIKI MODAL TERKESAN PEMBANGUNAN DIKERJAKAN PROYEK SILUMAN””

RASA KEADILAN YANG ADIL DAN BERMARTABAT TIDAK TERWUJUD DIGEUMPANG

Penegakan Hukum yang Dilakukan Oleh Tim Kepolisian Daerah Aceh yang terkesan menindak hanya Satu Eksafator Pelaku Tambang Emas Ilegal dari sekian Puluh Eksafator Penambang Emas Ilegal Di Geumpang. Hal Ini sesungguhnya membuat Images Aparat Kepolisian dinilai Tidak Adil, bagaimana mungkin rentang panjang masalah bisnis tambang ilegal di Geumpang Kabupaten Pidie Aceh, membutuhkan ketegasan aparat penegak hukum, Tindakan. Hukum Harus Adil.

KIAN TERUKIR TRANFORMASI POLRES LANGSA YANG PRESISI TANGANI KELUHAN WARGA

Report by Chandra Korespondensi Bidpenmas Polda Aceh, 10/8/23 LANGSA | Catur Prasetya News – Transformasi Kepolisian Resor Langsa Polda Aceh menuju PRESISI Prediktif Responbilty Transparan dan Berkeadilan Kian Dirasakan Oleh Rakyat Aceh, Khususnya Masyarakat di Desa Kuala Langsa, Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa harus berhemat dalam menggunakan air bersih. Hal ini disebabkan, di Desa tersebutLanjutkanLanjutkan membaca “KIAN TERUKIR TRANFORMASI POLRES LANGSA YANG PRESISI TANGANI KELUHAN WARGA”

Definisi hoax/hoaks menurut Lexico Oxford Dictionary

Lalu apa dasar hukum yang bisa menjerat penyebar berita bohong yang tidak mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik?

Menurut hemat kami, berita bohong yang disebarkan melalui media elektronik (sosial media) yang bukan bertujuan untuk menyesatkan konsumen, dapat dipidana menurut UU ITE tergantung dari muatan konten yang disebarkan seperti:

Jika berita bohong bermuatan kesusilaan maka dapat dijerat pidana berdasarkan Pasal 27 ayat (1) UU ITE;
Jika bermuatan perjudian maka dapat dipidana berdasarkan Pasal 27 ayat (2) UU ITE;
Jika bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dipidana berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UU ITE;
Jika bermuatan pemerasan dan/atau pengancaman dipidana berdasarkan Pasal 27 ayat (4) UU ITE;
Jika bermuatan menimbulkan rasa kebencian berdasarkan SARA dipidana berdasarkan Pasal 28 ayat (2) UU ITE;

ADA APA DENGAN PEMBERHENTIAN SEKDA KOTA SUBULUSSALAM OLEH WALIKOTA DIUJUNG MASA JABATAN MENJELANG PILKADA 2023

*Report By Chandra Korespondensi Bidpenmas Polda Aceh, 2/8/23**WALIKOTA SUBUSSALAM TELAH LAMA BERENCANA MEMBERHENTIKAN SEKDA SUBULUSSALAM DAN OLEH WALIKOTA DIUJUNG MASA JABATAN MENJELANG PILKADA 2023* JAKARTA | Catur Prasetya News – Aparatur Sipil Negara atau disingkat (ASN) Dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 214 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telahLanjutkanLanjutkan membaca “ADA APA DENGAN PEMBERHENTIAN SEKDA KOTA SUBULUSSALAM OLEH WALIKOTA DIUJUNG MASA JABATAN MENJELANG PILKADA 2023”

Polres Aceh Timur Gelar Apel Satkamling “Wujudkan Pam Swakarsa Mandiri”

Polres Aceh Timur Gelar Apel Satkamling “Wujudkan Pam Swakarsa Mandiri” Report by Chandra Korespondensi Bidpenmas Polda Aceh 20/6/23 IDI Rayeuk | Catur Prasetya News – Kepolisian Resor Aceh Timur Polda Aceh menggelar Apel Satuan Keamanan Lingkungan (Satkamling). Ini untuk memantapkan sistem keamanan dan ketertiban masyarakat secara swakarsa.Apel digelar di Lapangan Apel Sarja Arya Racana pada,LanjutkanLanjutkan membaca “Polres Aceh Timur Gelar Apel Satkamling “Wujudkan Pam Swakarsa Mandiri””

Ditreskrimum Polda Aceh Berhasil Amankan Dua Terduga Pelaku TPPO

“Benar, telah diamankan dua terduga pelaku TPPO di salah satu hotel di Banda Aceh,” kata Dirreskrimum Polda Aceh Kombes Ade Harianto melalui Wadirkrimum AKBP Hairajadi, dalam keterangannya, Minggu, 18 Juni 2023.

Rancang situs seperti ini dengan WordPress.com
Mulai