“Pelaksanaan Pembangunan Dan Rehab maupun RKB, dengan anggaran sebesar 52 miliar. Diharapkan dengan sistem
Swakelola Tipe Satu proses pengadaan barang dan jasa dapat dipercepat dan sekaligus bisa mendapatkan kualitas barang yang sesuai standar yang ditetapkan,” Harapan JAMAL
Arsip Tag:Kabar Sekolah
DAK Fisik Pendidikan 2024 Senilai Rp 52 Miliar, untuk Rehabilitasi 32 Sekolah di Ruang Lingkup DISDIKBUD ACEH UTARA
KADIS Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara berharap, dari 32 titik pekerjaan DAK 2024, dimana terbagi 7 Titik Sekolah untuk rehab sekolah tingkat pertama (SMP) dan 20 Titik Pembangunan Rehab sekolah dasar (SD), 1 Titik Pembangunan Rehab SKB dan 3 Titik Pembangunan Rehab Sekolah Taman Kanak-kanak (TK) proses pengadaan dapat dipercepat dan mendapatkan kualitas yang sesuai
SEJUMLAH PEMBANGUNAN SMA NEGERI 1 KUTAMAKMUR KUAT DUGAAN Anggota DEWAN BERSAMA REKANAN SENGAJA MELAKUKAN PERBUATAN CURANG MENGABAIKAN Juknis dan Ketentuan Yang Berlaku
Dapat Kami sampaikan Anggota Legislator DPRA Saiful Bahri alias (Pon Yaya) dari Partai Aceh adalah Orang bertanggungjawab dalam Pembangunan Ruang Bimbingan konseling SMAN 1
Kutamakmur beserta Perabotnya pengadaan SKPA Dinas Pendidikan dengan Anggaran sebesar. Rp.334.534.000 Tambahan (KUA PPAS)
Pengguna Anggaran Adalah Dinas Pendidikan Provinsi Aceh bersama rekanan Patut diduga terindikasi korupsi secara bersama sama dengan Penerima Manfaat Dinilai Kinerja nya tidak Optimal
Bahkan proyek yang Tersebut seperti terkesan sengaja di Abaikan Pengguna Anggran Ketua PPK bersama Anggota Dan tidak luput Konsultan Perencanaan dan Konsultan Pengawasan dan Apakah Penerimaan Manfaat Kepsek telah Melakukan Serah terima, membiarkan Perbuatan Curang juga ada konsekuensinya.
Pecat Pejabat Sewenang-Wenang Pelaku Pungli “Darurat Pungli: Stop Intimidasi Pelapor”
Di sisi lain, pencegahan dan penanganan yang efektif terkait pungli di sekolah perlu semakin menjadi prioritas Kemendikbudristek, pemerintah daerah, dan bahkan penegak hukum. Pungli dan beragam persoalan dalam PPDB adalah persoalan berulang yang diyakini akan berulang sepanjang kursi sekolah negeri masih tidak mencukupi peserta didik baru, sekolah swasta tidak bebas biaya, dan belum meratanya mutu atau kualitas sekolah.
Sehingga, penanganan praktik curang tidak cukup. Perlu ada
Bolehkah Sekolah Mewajibkan Siswa Membelinya?Larangan Pihak Sekolah Menjual Seragam atau Bahan Seragam
Sementara, dewan pendidikan dan/atau komite sekolah/madrasah yang melakukan penjualan seragam atau bahan seragam dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya.[2]
DISDIKBUD Kabupaten Aceh Utara Tegaskan, Tak Ada Perubahan Seragam Sekolah Usai Lebaran
Hal ini menanggapi ramainya perbincangan warganet baru-baru ini. Banyak yang berasumsi adanya perubahan seragam sekolah usai libur lebaran tahun ini, yang didalihkan dengan peraturan Kementerian Pendidikan terbaru.
“Menanggapi pemberitaan yang beredar tentang perubahan seragam sekolah yang berlaku pasca lebaran, kami sampaikan bahwa hal tersebut tidak benar,” kata Jamaluddin saat dihubungi, Selasa, 16 April.
Jamaluddin S.Sos., M.Pd.
Sanksi bagi Kepala Sekolah yang Melanggar Aturan Seragam yang Ditetapkan Kemdikbud
Penting bagi para kepala sekolah dan pemerintah untuk mematuhi aturan ini guna menjaga kedisiplinan dalam penerapan seragam sekolah bagi siswa.
Demikianlah sanksi bagi kepala sekolah yang melanggar aturan seragam yang telah ditetapkan oleh Kemdikbud sebagaimana dilansir dari Permendikbud No 50 Tahun 2022.
PUTRI KAPOLRES ACEH TENGAH “Alana” Orang Pertama Divaksin tingkat Anak anak
Kapolres Aceh tengah AKBP Nurrochman Nulhakim, S.IK Diacara Launching Covid 19 khusus Vaksinasi anak Khususnya di Wilayah Hukum Polres Aceh Tengah, kepada Media mengatakan “Hari ini Minggu (16/1/22) Launching Vaksinasi bagi anak Usia 6 – 11 thn mulai dilaksanakan diseluruh Gerai Vaksin Polres dan Puskesmas yang ada di wilayah Kab Aceh Tengah.
“Anak Yang Tak Gentar Divaksin” Mendapatkan Perhatian Kapolda Aceh dan Kagumi Imelda”
Saya selaku Kapolda Aceh sangat mengagumi semangat dan keberanian Imelda Aurel Azmi tampil tanpa ada rasa takut sedikitpun untuk disuntik vaksin.
” Saya kagum dengan semangat dan keberanian Imelda untuk menjalani vaksin, seraya ia mengajak teman-teman sekolahnya untuk melakukan vaksin, ” sebut Kapolda Aceh lagi mengakhiri keterangannya.
Sejumlah Proyek Pembangunan DISDIK LHOKSEUMAWE DIKLAIM MILIK PARA PEJABAT FORUMKOMPIMDA
Lhokseumawe- Catur Prasetya News sejumlah Proyek Pembangunan didinas Pendidikan kota Lhokseumawe, Senin 4/10 Kadis DIK Lhokseumawe Ibrahim M.Pd mengatakan Bahwa sejumlah Proyek Pembangunan DISDIK adalah sebagian besar Milik Tititpan Seseorang (3/10).
SERBUAN VAKSIN GO TO SCHOOL SMA NEGERI 1 DEWANTARA GELOMBANG KEDUA HAMPIR MENCAPAI HERD IMMUNITY
Dewantara -Catur Prasetya News Kepala Kepolisian Resor Lhokseumawe Polda Aceh AKBP. Eko Hartanto S.IK MH Mewakili Kaplsek Dewantara AKP. ZAFLAINI SH meninjau langsung serbuan vaksin di wilayah Sektor Dewantara Polres Lhokseumawe Kab. Aceh Utara yang digelar di Pelantaran Halaman Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Dewantara Kab. Aceh Utara Senin (27/9/2021).
PERSIAPAN GELOMBANG KEDUA SERBUAN VAKSIN GO TO SCHOOL SMA NEGERI 1 DEWANTARA MENDEKATI TARGET HERD IMMUNITY DI LINGKUNGAN SEKOLAH
Persiapan Serbuan Vaksin Gelombang Kedua Go To School SMAN 1 DEWANTARA (27/9/21) Dewantara – Catur Prasetya News Kepala Sekolah SMA Negeri 1 DEWANTARA , KRUENGEUKEUH Kab. Aceh Utara FOKUS DAN BERKOMITMEN Dalam Perintah Sekda Pemprov Aceh dan Kadis DIK Aceh dan Kepala Cab DISDIK Aceh Wilayah Aceh Utara Dalam Hal Penyuksesan Serbuan Vaksin Kepada PersertaLanjutkanLanjutkan membaca “PERSIAPAN GELOMBANG KEDUA SERBUAN VAKSIN GO TO SCHOOL SMA NEGERI 1 DEWANTARA MENDEKATI TARGET HERD IMMUNITY DI LINGKUNGAN SEKOLAH”
PENGGUNA ANGGARAN DAN PELAKSANA BERSEKONGKOL “PROYEK TANPA PAPAN KEGIATAN”
“Atas koordinasi dan Konfirmasi PPK bersama Rekanan akhir nya sejak 8 September 2021, di SMP NEGERI 2 LHOKSEUMAWE SUDAH DIPASANG” kata ARI RABU, (8/9/21).
Pembangunan Lab Bahasa Dan Komputer SMP Negeri 12 Lhokseumawe Kuat Dugaan Rekanan bersama PPK MENGABAIKAN Juknis dan Ketentuan Yang Berlaku
Reformasi Dan Otonomi Daerah Dewasa Ini Mensyaratkan Adanya Feedback Atau Umpan Balik Dari Semua Elemen Masyarakat Yang Ada Untuk Mengontrolnya.
Report Chandra 3/9/21
PEMBANGUNAN SD Negeri 15 LHOKSEUMAWE TIDAK TAAT JUKNIS DAN SYARAT TERINDIKASI KORUPSI
Saat disinggung pembangunan tersebut tidak memakai Famplet papan pengumuman pengguna anggaran. Dirinya mengatakan saat ini semua bangunan tidak memakai papan pengumuman pengguna anggaran semuanya seperti itu.
Breaking News Catur Prasetya News 